Pada hari Jum’at tanggal 27 September 2019 Pukul 08:30 WIB diadakan acara Sosialisasi Penanganan Perkara Pidana Secara Terpadu Berbasis Tekhnologi Informasi (SPPT-TI), Penjelasan Perbaikan dan Penambahan Fitur Pada SIPP versi 3.3.0 - 1 dan E- Court yang dilaksanakan di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Cirebon Kelas 1B.

Kegiatan Sosialisasi tersebut dipimpin oleh Bapak Edi Junaedi, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Negeri Cirebon), acara tersebut dibuka oleh Bapak H. Muriyanto, S.H. (Sekretaris Pengadilan Negeri Cirebon) serta sebagai Narasumber yaitu Bapak Gede Sunarjana, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon) dan Bapak H. Edi Rahmansyah, S.H. ( Panitera Pengadilan Negeri Cirebon). Acara Sosialisasi dihadiri oleh, seluruh Hakim, Panmud, Kabag, Panitera Pengganti, Juru Sita, para staff dan Honorer pada Pengadilan Negeri Cirebon Kelas 1B.

Rapat dimulai dengan yel – yel sebagai Penyemangat.

Dalam Kegiatan Sosialisasi tersebut yaitu membahas diantaranya Penanganan Perkara Pidana Secara Terpadu Berbasis Tekhnologi Informasi (SPPT-TI). SPPT-TI adalah satu kesatuan rangkaian dari sistem manajemen perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan atau penetapan yang melibatkan komponen peradilan pidana yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas dengan memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam penegakan hukum.

Adapun dokumen yang dipertukarkan dan menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri adalah Penetapan Majelis Hakim, Penetapan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Amar Putusan dan Salinan Putusan. Dalam implementasi SPPT-TI ini tidak menggantikan sistem yang saat ini sudah ada di Pengadilan Negeri, dan bahwa pertukaran data hanya dilakukan pada tingkat pusat sehingga tugas Pengadilan Negeri Cirebon adalah melakukan penginputan dengan lengkap seluruh dokumen proses persidangan pada SIPP. Materi sosialisasi tersebut pada pokoknya menjabarkan tentang:

  1. Definisi SPPT – TI ;
  2. Dasar Hukum ;
  3. Dasar Hukum Khusus ;
  4. Tujuan ;
  5. Jenis Dokumen yang di Pertukarkan ;

Kemudian dilanjutkan dengan Pembahasan Perbaikan dan Penambahan Fitur Pada SIPP

versi 3.3.0 – 1 terdiri dari :

  1. Perbaikan Penetapan Hari Sidang kembali ;
  2. Perbaikan Tab Saksi yang terdapat list Ahli ;
  3. Format Jam dalam tab riwayat perkara pidana telah dibuat sesuai dengan format 24 Jam ;
  4. Sumber hukum ditambahkan HIR/RBg dalam penginputan amar putusan perkara perdata ;
  5. Perbaikan list penahanan terdakwa di detail penahanan ;
  6. Perbaikan mengenai Cabut Perkara pada link tautan ;
  7. Perbaikan status pihak pada kolom data para pihak banding ;
  8. Nilai gugatan materiil Gugatan Sederhana yang sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yaitu menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
  9. Penambahan fitur template Berita Acara Persidangan e-Court ;
  10. Penyesuaian Penambahan Jenis Perkara di e – court ;
  11. Penambahan Sinkronisasi data dari SIPP ke e-Court maupun sebaliknya ;
  12. Penambahan fitur Register Konsinyasi ;
  13. Penambahan fitur E-Payment ;
  14. Perbaikan Unggah Dokumen Court Calendar ;

Setelah melakukan Pembahasan SIPP Versi 3.3.0 – 1 dilanjutkan dengan Sosialisasi Pematangan Penggunaan E-Court. Pembahasan tentang pengiriman berkas yang tidak hanya terbatas pada berkas gugatan, namun juga terhadap surat jawaban berupa replik, duplik, dan kesimpulan serta digunakan untuk pemanggilan para pihak secara elektronik. Sedangkan untuk proses pembuktian masih harus dilakukan dengan sistem konvensional atau manual, melalui persidangan langsung dihadapan Majelis Hakim, dan Pemaparan Penjelasan tentang E-Litigasi yang merupakan Maskot Mahkamah Agung RI sehingga harus sudah dipersiapkan sejak sekarang pada Pengadilan Negeri Cirebon.