NO AREA KEGIATAN EVIDEN
1 TOP MANAJEMEN/ PIMPINAN Struktur TIM PMPN dan TUSI
  1. SK Selalu Update
  2. Sudah disosialisasikan
  3. Struktur sudah bekerja dengan baik dibuktikan dengan dokumen rapat)
  4. Sudah di monitoring serta dievaluasi (dibuktikan dengan data dukung)
2

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Pedoman Kerja / Manual Mutu:
a. Visi dan Misi
b. Budaya Kerja
c. Motto Pengadilan
d. Profil Pengadilan
e. Struktur Penjamin Mutu
f. Komitmen Bersama
g. Rincian Tugas Struktur PMPN
  1. 'Point a s.d g sudah dipenuhi keseluruhan, sudah tepat
  2. Sudah disosialisasikan
  3. Sudah dimonitoring serta dievaluasi (dibuktikan dengan data dukung)
  4. Terdokumentasi dengan baik
3

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

1. Dokumen SAKIP 
a.  Indikator Kinerja Utama (IKU) 
b.  Rencana Strategis (RENSTRA) 
c.  Recana Kinerja Tahunan (RKT) 
d.  RENJA - RKAK/L 
e.  Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) 
f.  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
    (LKjIP) (Pengukuran Kinerja = Realisasi :
    Target X 100%) 
2. Laporan Tahunan PN yang bersangkutan
  1. 'Dokumen Lengkap dan sesuai
  2. Penyusunannya melibatkan seluruh unsur pimpinan dan pegawai
  3. Nilai LKJIP minimal "B"
4

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Indikator Kinerja Utama (IKU)  IKU telah menggambarkan fungsi utama
(core business)  dan telah di review
Dibuktikan dengan data dukung berupa : 
- Dokumen IKU
- Dokumen rapat (undangan, daftar hadir)
5

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 1. RENSTRA telah menyajikan Indikator
     Kinerja Utama (IKU), tujuan dan
     sasaran organisasi 
2. RENSTRA telah berorientasi pada hasil.
    (dibuktikan dengan data dukung)
6

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 1. RKT telah sesuai dengan Indikator
     Kinerja Utama (IKU)
2. RKT telah digunakan sebagai acuan
    dalam penyusunan anggaran / RKA dan
    Perjanjian Kinerja.
   (dibuktikan dengan data dukung)
7

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Dokumen Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP)

1. Penyusunan LKjIP  melibatkan seluruh
    unsur pimpinan 
2. LKjIP telah menyajikan evaluasi dan
    analisis atas capaian kinerja
3. LKjIP  telah disampaikan tepat  waktu
4. LKjIP telah disosialisasikan di satker
    masing-masing
8

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Hasil Monitoring dan Evaluasi LKjIP 
  1. Evaluasi LKJIP melibatkan seluruh unsur pimpinan (data dukung)                                                        
  2. Evaluasi LKJIP dilaksanakan pada tahun nilai dikeluarkan
  3. Hasil evaluasi terdokumentasi dengan baik
  4. Hasil evaluasi disosialisasikan dan ditindaklanjuti.  
9

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan

sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016

tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim

Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang  Berada di bawahnya

1. Sudah disosialisasikan
2. Absensi sudah diterapkan sesuai
    dengan format Perma No. 7 tahun 2016
    baik secara manual maupun Finger print 
3. Surat izin keluar kantor, surat cuti, izin
    keluar negeri, surat tugas, surat cuti
    sakit sudah diterapkan sesuai dengan
    format Perma No. 7 tahun 2016
4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan
    ditindaklanjuti persemester
10

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan

sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016

tentang Pengawasan dan Pembinaan

Atasan Langsung di Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan Di Bawahnya

1. Sudah disosialisasikan (dibuktikan
     dengan data dukung berupa notulen
     rapat)
2. Sudah melakukan pembinaan dan
    pengawasan melekat
3. Sudah dimonitoring dan evaluasi 
4. Sudah ditindaklanjuti dalam bentuk
    pemberian peringatan, sanksi atau
    penghargaan
11

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan

sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016

tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (WhistleBlowing System) Di Makhamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.

1. Sudah disosialisasikan (dibuktikan
     dengan data dukung berupa notulen
     rapat)
2. Sudah memfasilitasi sarana pengaduan.
     Pengaduan dapat disampaikan melalui:
     a. aplikasi SIWAS MA-RI pada situs
         Mahkamah Agung;
     b. layanan pesan singkat/SMS;
     c. surat elektronik (e-mail);
     d. faksimile;
     e. telepon;
     f. meja Pengaduan;
     g. surat; dan/atau
     h. kotak Pengaduan.
3. Sudah dimonitoring dan evaluasi 
4. Sudah ditindaklanjuti dalam bentuk
    pemberian sanksi atau penghargaan
12

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik Sudah ada SK pembagian tugas, sudah dilaksanakan dan koordinasi berjalan dengan baik
13

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

WKPN sebagai Koordinator Pengawasan 1. WKPN sudah melaksanakan fungsinya
     sebagai Koordinator Pengawasan
     Hakim Bidang 
2. WKPN sudah membuat rencana dan
     jadwal pengawasan
3. Sudah dilakukan monitoring dan
    evaluasi terhadap hasil pengawasan
    bidang dan kinerja Hakim Pengawas
    Bidang
4. Sudah ditindaklanjuti (dibuktikan dengan data
    dukung)
14

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Pembentukan Tim ZI 1. Terdapat undangan pembentukan tim
    kerja
2. Diadakan rapat pembentukan tim kerja
3. Terdapat BA 
4. Terdapat SK tim kerja WBK/WBBM
5. Daftar Riwayat Hidup Anggota Tim Kerja
6. Notulen Rapat
15

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 1. Struktur ZI sudah dibentuk
2. Masing masing area sudah membuat
    rencana kegiatan dan jadwal
3. Sudah melaksanakan penilaian mandiri
    LKE ZI lengkap dengan data dukung
4. Seluruhnya terdokumentasi
16

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas 1. Monitoring dilakukan Secara Berkala
    setiap sebulan sekali 
2. Laporan Hasil Pelaksanaan masing
   masing Renaksi yang telah dilaksanakan
3. Evaluasi dan Tindak Lanjut
4. Terdokumentasi
17

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

AREA 1 ZI Manajemen Perubahan  1. Tim kerja
2. Dokumen rencana aksi/kegiatan
    pembangunan ZI
3. Pemantauan dan evaluasi
    pembangunan WBK/WBBM
4. Program kerja untuk Perubahan pola
    pikir dan budaya kerja
5. SK Penetapan Role Model diantara
    empat pilar
6. Kondisi Before dan After terdokumentasi
    dengan baik
18

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana 1. SOP lengkap dan sudah di Monitoring dan
     Evaluasi setiap tahun
2. Dokumen rencana aksi/kegiatan
    pembangunan ZI
3. E-office dan ada inovasi
4. Keterbukaan informasi publik (web update,
    papan pengumuman/monitor biaya - biaya
    perkara, standar pelayanan pengadilan
   diinformasikan)
5. Kondisi Before dan After terdokumentasi
    dengan baik
19

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

AREA 3 ZI Penataan SDM 1. Perencanaan kebutuhan pegawai
2. Dokumen rencana aksi/kegiatan
    pembangunan ZI
3. Pola mutasi internal
4. Pengembangan pegawai berbasis
    kompetensi
    - Penetapan kinerja individu
    - SIKEP
    - Aturan disiplin
5. Kondisi Before dan After terdokumentasi
    dengan baik
20

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas 1. Keterlibatan pimpinan ( pimpinan terlibat
    dalam penyusunan perencanaan ( Renstra,
    IKU, RKT, RKAKL ) penetapan ( PKT ), LKJIP
2. Dokumen rencana aksi/kegiatan
    pembangunan ZI
3. Pengelolaan Akuntabilitas ( renstra, IKU, RKT,
    RKAKL ) penetapan ( PKT ), monev, LKJIP
4. Terdokumentasi dengan baik
5. Kondisi Before dan After terdokumentasi
    dengan baik
21

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

AREA 5 Penguatan Pengawasan 1. Pengendalian gratifikasi sudah dimonev
    (data dukung)
2. Dokumen rencana aksi/kegiatan
    pembangunan ZI
3. Penerapan SPIP (MR)
4. Sarana pengaduan masyarakat
5. Whistleblowing system/ sudah dibentuk Tim
    penanganan pengaduan dan sudah bekerja
    dengan baik (dibuktikan dengan data dukung)
6. Pelaksanaan benturan kepentingan
7. Monev sudah dilaksanakan 
8. Kondisi Before dan After terdokumentasi
    dengan baik
22

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

AREA 6 Penguatan Kualitas Pelayanan 1. Standar pelayanan publik 
2. Dokumen rencana aksi/kegiatan
    pembangunan ZI
3. Budaya pelayanan prima (PTSP dan petugas
    PTSP) dan inovasi pelayanan
4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (IKM)
    dan sudah dimonev
5. Hasil survei harus dapat diakses masyarakat/
    dipublikasikan
6. Kondisi Before dan After terdokumentasi
    dengan baik
23

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 1. Standar pelayanan yang memuat unsur-unsur  : dasar hukum, persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya,produk dan pengelolaan pengaduan sudah tepat dan sudah ditetapkan
2. Sudah disosialisasikan
3. Sudah dilaksanakan
4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan
    ditindaklanjuti.
24

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Penetapan Agen Perubahan (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 27 Tahun 2014) 1. Ada SK Tim Penilai dan kriteria penilaian
2. Daftar Riwayat Hidup dan Rekam Jejak
    Kandidat Agen Perubahan
3. SK Penetapan Agen Perubahan 
4. ada berita acara penilaian 
5. Diperbaharui minimal setiap 6 bulan
25

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Penetapan Role Model (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014) Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas 1. Ada SK Tim Penilai dan kriteria penilaian
2. SK Penetapan Role Model :
    a. KPN ditetapkan sebagai Role Model
        diantara Pimpnan
    b. Penetapan SK Role Model diluar empat pilar
3. Ada berita acara penilaian 
4. Ditetapkan minimal 6 bulan
26

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Penandatanganan Pakta Integritas 1. Sudah dilaksanakan sesuai PERMENPAN No. 52 Tahun 2014 dan Surat Sekma NO. 131/1/SEK/KU.01/6/2016
2. Sudah diperbarui setiap tahun
3. Pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang berlaku
4. Terdokumentasi dengan baik
27

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Penanganan Benturan Kepentingan (SK Sekma 59A/Sek/SK/11/2014) 1. Sudah ada SK Tim dan SK tatacara
     Penanganan Benturan Kepentingan, 
2. Sudah disosialisasikan oleh KPN tentang
     Penanganan Benturan Kepentingan
3. Sudah dimonitoring, dievaluasi 
4. Sudah ditindaklanjuti
5. Terdokumentasi dengan baik
28

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Pengendalian gratifikasi sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari KPK 1. Sudah ada SK Tim 
2. Sudah ada SK tatacara penanganan gratifikasi 
3. Sudah disosialisasikan oleh KPN tentang
    pengendalian gratifikasi
4. Sudah dimonitoring, dievaluasi dan
    ditindaklanjuti
5. Terdokumentasi dengan baik
29

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Pelaporan E-LHKPN 1. Sudah dilaksanakan dengan benar
2. Sudah dilaksanakan tepat waktu setiap  tahun/ setiap ada promosi dan mutasi
3. Seluruh tenaga teknis dan pejabat struktural
    sudah melaporkan (100%) per maret setiap
    tahunnya
4. Tanda terima dari KPK sudah di upload
    seluruhnya ke aplikasi SIKEP
30

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Pelaporan E-LHKASN Sudah dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu :
- 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan atau 
- 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana
  dimaksud tersebut diangkat dalam jabatan,
  mutasi atau promosi atau; 
- 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan oleh seluruh ASN yang wajib lapor (100%)
31

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Pelaksanaan Rapat Monev Satker 1. KPN mengadakan rapat rutin bulanan
    dibuktikan dengan notulen rapat
2. Masing-masing Hakim Pengawas Bidang
    menyampaikan hasil pengawasannya (data
    dukung)
3. Hasil monitoring, evaluasi di tindak lanjut dan
    ditentukan batas waktu perbaikan dari seluruh
    temuan
4. Terdokumentasi dengan baik
32

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Pelaksanaan Rapat Monev Berjenjang Pada Kepaniteraan 1. Ada rapat rutin bulanan yang dimulai secara
     berjenjang dari satuan terkecil (Panmud
     masing-masing) didampingi Hakim Pengawas
     Bidang dan dibuktikan dengan notulen rapat
2. Ada pengawasan (monitoring dan evaluasi
   temuan)
3. Ada tindak lanjut dan perbaikan dari seluruh
   temuan
4. Terdokumentasi dengan baik
33

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Pelaksanaan Rapat Monev Berjenjang Pada Kesekretariatan 1. Ada rapat rutin bulanan yang dimulai secara
     berjenjang dari satuan terkecil ( Kasubbag
     masing-masing) didampingi Hakim Pengawas
     Bidang dan dibuktikan dengan notulen rapat
2. Ada pengawasan (monitoring dan evaluasi
    temuan)
3. Ada tindak lanjut dan perbaikan dari seluruh
    temuan
4. Terdokumentasi dengan baik
34

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Monitoring Administrasi Biaya Perkara KPN sesuai buku II memerintahkan Panitera secara mendadak untuk  meneliti kebenaran setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara kesesuaian antara pencatatan dibuku jurnal dengan uang yang dibrankas maupun di bank setiap 3 bulan sekali (4x dalam setahun) dan dibuatkan BAP
35

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Pelaksanaan  pelaporan-pelaporan PN kepada Badilum 1. Pelaporan dilakukan tepat waktu
    seluruhnya sesuai dengan ketentuan
2. Kepatuhan pelaporan dengan menggunakan
     aplikasi secara keseluruhan sesuai dengan
    SK Dirjen Badilum Nomor
    2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 
3. Pelaksanaan monitoring oleh Pimpinan
4. Evaluasi dan tindak lanjut dari pelaksanaan
    pelaporan
36

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

'Penerapan Budaya Kerja
a. Pelayanan yang optimal (kecepatan dan
    ketepatan penangan perkara)
b. Kedisiplinan
c. Kerjasama
d. 5R dan 3S
e. Peraturan-peraturan baru di lingkungan
    Mahkamah Agung
f. Sudah melakukan monitoring dan evaluasi
   terhadap penerapan budaya kerja
1. Sudah disosialisasikan 
2. Sudah dilaksanakan 
3. Sudah dimonitoring 
4. Sudah di evaluasi 
   (dibuktikan dengan data dukung) 
37

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Implementasi RINGKAS 5R 1. Penataan barang / alat kerja sudah
    dipisah-pisahkan antara yang jarang
    dipakai dan sering dipakai
2. Menyingkirkan barang yang tidak
    diperlukan
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi
38

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Implementasi RAPI 5R 1. Penyimpanan barang/ alat sesuai
     tempat yang telah ditentukan, 
2. Sudah diberi label 
3. Setiap pegawai pada saat datang dan
    sebelum pulang harus merapikan dan
    menyimpan berkas kerja ditempat
    yang telah disediakan
4. Sudah dilakukan monev
5. Sudah ditindaklanjuti
39

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Implementasi RESIK 5R 1. Membersihkan tempat kerja/
     lingkungan kerja
2. Membersihkan Peralatan kerja dari
    debu dan kotoran
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi dan sudah
    ditindaklanjuti
40

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Implementasi RAWAT 5R Sudah membakukan/ menetapkan standar untuk mempertahankan 3R yaitu dengan menetapkan :
1. Cara pengendalian, 
2. Mekanisme pemantauan
3. Pemeriksaan berkala
4. Pola tindak lanjut 
41

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Implementasi RAJIN 5R 1. Implementasi Ringkas sudah terjaga
    dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM
2. Implementasi Rapi sudah terjaga dan
    menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM
3. Implementasi Resik sudah terjaga dan
    menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM
4. Implementasi Rawat sudah terjaga
    dan menjadi kebiasaan pribadi tiap
    SDM semua harus dibuktikan dengan
    data dukung pelaksanaan Monev oleh
    pimpinan
42

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai  SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012 1. Penataan ruang tamu terbuka terlihat oleh
    umum 
2. Penerimaan tamu terkait penanganan perkara
    harus dihadiri kedua belah pihak
3. Penerimaan tamu terkait penanganan perkara
    harus mengajukan permohonan kepada
    Pimpinan Pengadilan
4. Tamu bagi pejabat dan karyawan Pengadilan
     yang tidak terkait perkara wajib diterima di
    ruang tamu terbuka
43

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Penetapan Majelis Hakim dan PP 1. Penetapan majelis sudah sepenuhnya
    menggunakan SIPP
2. Penetapan PP sudah sepenuhnya
    menggunakan SIPP 
3. Penginputan dalam SIPP  diinput  1 X 24 jam
4. Diinput menggunakan User masing-masing
44

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju Pelaksanaan delegasi :
1. Seluruh permintaan delegasi melalui SIPP
2. Seluruh tahapan pada kolom delegasi SIPP
    terinput secara tertib
3. Bukti pembayaran dikirimkan bersamaan
    surat permintaan Delegasi
4. Monev dilakukan secara berkala setiap bulan
5. Hasil Monev sudah ditindaklanjuti
6. Pelaksanaan sudah didokumentasikan
    dengan baik
45

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana Pelaksanaan delegasi :
1. Seluruh tahapan pada kolom delegasi SIPP
     terinput secara tertib
2. Seluruh pelaksanaan delegasi Panggilan atau
    pemberitahuan tidak melampaui 7 Hari kerja
3. Dokumen diupload pada hari yang sama
    dengan pelaksanaan relas
4. Dokumen fisik dikirimkan ke PN Pengaju
    paling lambat pada hari berikutnya setelah
    pengiriman dokumen secara elektronik
5. Monev dilakukan secara berkala setiap bulan
6. Hasil Monev sudah ditindaklanjuti
7. Pelaksanaan sudah didokumentasikan
   dengan baik
46

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Monitoring  SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan Sudah dilakukan monitoring evaluasi terhadap :
1. Penyampaian salinan putusan PN 14 hari
    setelah putusan dibacakan
2. Penyampaian putusan pidana kepada
    terdakwa, JPU, Rutan/LP
3. Sudah dilakukan secara berkala setiap bulan
4. Hasil Monev sudah ditindaklanjuti
5. Pelaksanaan sudah didokumentasikan
    dengan baik
47

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi diwilayah hukumnya kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat  WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi  1. Sudah melaksanakan monitoring 
2. Sudah melaksanakan evaluasi terhadap
    pelaksanaan eksekusi putusan BHT
3. Sudah melaporkan pelaksanaan eksekusi
    kepada KPT setiap 6 bulan. 
4. Sudah terdokumentasi dengan baik
48

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Bimbingan Teknis untuk tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi 1. Melaksanakan Bimbingan teknis setiap bulan
    untuk pegawai teknis dan non teknis  
2. Membuat program dan jadwal pelaksanaan
    bimtek
3. Melakukan monev 
4. Terdokumentasi dengan baik
49

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Sekretaris menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) 1. Sekretaris melaporkan secara tertulis setiap
    bulan kepada KPN
2. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi 
3. Sudah ditindaklanjuti
4. Terdokumentasi dengan baik
50

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Sekretaris melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan 1. Sudah dilakukan secara tertib setiap triwulan 
2. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi 
3. Sudah ditindaklanjuti
4. Terdokumentasi dengan baik
51

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan persemester dan tahunan terhadap Barang Milik Negara (BMN) 1. Sudah dilakukan secara tertib setiap
     persemester
2. Sudah dilakukan secara tertib setiap tahunan
3. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi
    dan ditindaklanjuti
4. Terdokumentasi dengan baik
52

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Biro Perlengkapan 1. Sudah mengusulkan secara tertulis, tertib
    dan berkala
2. Terdokumentasi dengan baik
3. Sudah dilakukan Monev
4. Sudah ditindaklanjuti
53

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang(KPKNL) 1.  Sudah dilakukan secara tertib dan berkala
2. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi
3. Sudah ditindaklanjuti
4. Terdokumentasi dengan baik
54

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Pejabat Penerima Hasil Pekerja/PPHP) 1. Seluruh SK sudah ditetapkan dan tepat
     sesuai Perpres No 16 Tahun 2018
2. SK sudah diperbaharui setiap tahun
3. Sudah di Monev
4. Sudah Terdokumentasi dengan baik
55

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Pengisian Laporan Lembar kerja (LLK) 1. Sudah diisi secara rutin menggunakan
     aplikasi/ manual
2. Sudah diverifikasi oleh atasan langsung
3. Sudah di Monev oleh atasan langsung
4. Terdokumentasi dengan baik
56

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Penilaian Prestasi Kerja PNS

1. Sudah dilakukan setiap Bulan
2. Terdokumentasi dengan baik

 

57

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Sekretaris melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai per triwulan 1. Sudah dilakukan secara tertib dan berkala
     berdasarkan laporan lembar kerja harian dan
     penilaian prestasi kerja PNS
2. Terdokumentasi dengan baik
3. Pelaksanaan sudah dimonitoring dan evaluasi
4. Sudah ditindaklanjuti
58

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. 1. Maklumat pelayanan sudah dideklarasikan
     sesuai dengan isi PERMENPAN No. 15 Tahun
     2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
2. Sudah disosialisasikan melalui berbagai
     media
3. Sudah dimonitoring
4. Sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti
59

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No. ,  1586/DJU/SK/PS01/9/2015, 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019
TATA RUANG DAN PETUGAS PTSP
1. Penataan meja PTSP sudah sesuai
2. Meja PTSP sudah dilengkapi checklist untuk
    setiap layanan
3. Petugas sudah mengikuti pelatihan
4. Petugas memahami TUSI dan SOP
5. Sudah ada meja e-court dan petugas meja
    e court yang di SK kan
6. Sudah ada petunjuk jam layanan dan jam
     istirahat
7. Sudah menggunakan monitor elektronik
8. Seluruh tamu sudah mengisi buku tamu
     elektronik
9. Sudah ada nomor antrian pengunjung
10. Informasi layanan/standar layanan
      pengadilan sudah diinformasikan melalui
      monitor/Banner pada PTSP
60

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 , 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018, dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
1. Telah ditunjuk petugas supervisi
     kegiatan harian PTSP
2. Panmud sudah melakukan pembinaan dan
    bimbingan secara berkala (data dukung)
3. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi
    dan ditindaklanjuti
4. Terdokumentasi dengan baik
61

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Pelaksanaan Survei pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No 1586/DJU/SK/PS01/9/2015, No. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019
SURVEY-SURVEY

 

1. Sudah dilakukan survey harian untuk setiap
    petugas
2. Hasil survei harian dievaluasi secara berkala
    setiap bulan
3. Sudah disiapkan sarana untuk survei
    kepuasan Masyarakat dan survei Persepsi
    Korupsi
4. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi
    dan ditindaklanjuti
62

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Tindak lanjut hasil temuan eksternal dan internal 1. Temuan sudah dimonitoring.
2. Temuan sudah dievaluasi
3. Seluruh temuan sudah ditindaklanjuti secara
     tertib dan tepat waktu
4. Sudah terdokumentasi dengan baik
63

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Lingkungan Pengendalian)
1. Ada Pendelegasian wewenang dan tanggung
    jawab yang tepat (data dukung)
2. Penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan
    kompetensi
3.Terbentuknya tim pengawasan intern pemerintah pada lingkungan kerja (data dukung)
4. Ada bukti pelaksanaan kerja tim pengawasan
    intern pemerintah
64

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Manajemen Resiko) 1. Telah ditetapkan Tim Manajemen Resiko
2 .Telah melaksanakan rapat untuk menentukan
     isu internal dan eksternal
3. Telah dibuat langkah-langkah antisipasi
    penanganan resiko (identifikasi resiko)
4. Melakukan analisa dan level resiko
5. Sudah dimonitoring, evaluasi dan
    ditindaklanjuti.
65

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Pemantauan Pengendalian Intern/ Monitoring Evaluasi) 1. Tim SPIP/Manejemen resiko mendeteksi
  setiap perubahan intern dan ekstern dalam
  kegiatan monitoring setiap bulan (data dukung)
2. Tim SPIP/ Manejemen resiko  memastikan
  efektivitas pengendalian risiko melalui kegiatan
  monitoring dan evaluasi setiap tahun sekali
  (data dukung)
3. Melakukan kegiatan identifikasi risiko baru
  melalui kegiatan monitoring dan evaluasi setiap
  tahun sekali (data dukung)
4. Melakukan sosialiasi perkembangan SPIP
    setiap tahunnya
66

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI

1. Melakukan sosialisasi SPPT TI
2. Melakukan Monitoring
3. Melakukan Evaluasi dan sudah ditindaklanjuti
4. Sudah terdokumentasi

 

   
67

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Kelengkapan SPPA sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 Kelengkapan SPPA
1. Ruang tunggu ramah anak korban/saksi,
2. Ruang tunggu ramah anak pelaku (berteralis)
3. Ruang sidang anak,
4. Ruang BaPas/PekSos,
5. Ruang Diversi/Mediasi,
6. Ruang Kaukus,
7. Sarana Teleconfrence.
68

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Tata tertib persidangan Jika terpenuhi unsur-unsur:
1. Ada SK KPN tentang penunjukkan petugas
    piket sidang
2. Petugas piket sidang memahami tugasnya
3. Tata tertib persidangan sudah terinformasikan
    untuk pengunjung di setiap ruang sidang
4. Hakim dan Panitera sudah masuk dan keluar
    dari ruang sidang melalui pintu tersendiri
5. Sudah dilakukan Monitoring dan evaluasi
    terhadap tata tertib dan pengamanan
    persidangan pada setiap rapat bulanan (data
    dukung notulen rapat dan dokumen lainnya)
69

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Quality Management Representative (QMR)
1.Sebagai penanggung jawab kegiatan internal
    assesmen (data dukung notulen rapat dan
    dokumen RTM)
2. Memastikan sistem dokumentasi berjalan
    dengan baik (melakukan monitoring terhadap
    dokumen secara berkala)
3. Melakukan evaluasi untuk menjamin dan
    memastikan mutu dari proses APM (data
    dukung)
4. Membuat laporan kepada Ketua Tim APM
    tentang kinerja tim APM dan kebutuhan
    apapun untuk dikoreksi/perbaikan (data
    dukung)
70

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Tugas Document Control/ Pengendalian Dokumen (DC) 1. Melakukan penyimpanan arsip hasil kegiatan
     APM
2. Melakukan pengendalian terhadap
    kesesuaian dokumen yang beredar
3. Menjadi pusat data dokumentasi tim APM
4. Memastikan kecukupan dokumentasi
    (formulir-formulir APM yang dikeluarkan oleh
    Ditjen Badilum)
5. Memastikan sistem dokumentasi berjalan
    dengan baik
6. Membuat laporan kepada QMR tentang
    kegiatan dokumentasi tim APM
71

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

KELENGKAPAN DOCUMENT PADA DOCUMENT CONTROL Kelengkapan dokumen Akreditasi, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas
1. Dokumen tertata dengan baik
2. List daftar master dokumen
3. Bukti Distribusi dokumen
4. Penomoran dokumen
5. Penggunaan stamp "terkendali", "tidak
    terkendali" dan "kadaluarsa"
72

TOP MANAJEMEN / PIMPINAN

Proses Assesmen internal

 

1. Sudah ada SK
2. Sudah membuat jadwal Assesmen dalam 1
    tahun
3.Sudah melaksanakan rapat persiapan
   pelaksanaan Assesmen Internal
4. Sudah ada rencana pelaksanaan untuk setiap
    Assesmen Internal (yang memuat waktu
    pelaksanaan, bagian yang diassesmen,nama
    Assesor yang melaksanakan Assesmen)  
5. Sudah ada daftar/list pertanyaan Assesmen
    internal
6. Assesmen Internal sudah dilakukan secara
    silang
7.Tindak lanjut hasil temuan sudah
   dilaksanakan dan sesuai dengan SOP
8. Tindak lanjut sudah dimonitoring dan evalusi
    (dibuktikan dengan data dukung)
9. Setiap pelaksanaan Assesmen Internal selalu
    diakhiri dengan RTM
10. Bertanggung jawab terhadap rekaman hasil
     assesmen internal kepada Document Control
     untuk dilakukan pengarsipan
73

HAKIM

Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Perkara 1. Minutasi Tepat Waktu
2. Minutasi Sesuai dengan SOP
3. Sudah dimonitoring
4. Sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti (LHP, Buku Pengawasan Bidang, dan Notulen Rapat)
74

HAKIM

Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang

1. Monitoring Berita Acara Sidang sudah selesai 1 hari sebelum hari sidang berikutnya
2. Berita

75

HAKIM

Hakim sudah menggunakan SIPP dalam administrasi perkara

1. Penetapan hari sidang pertama sudah dilaksanakan dengan menggunakan SIPP

2. Penetapan penahanan sudah dilaksanakan dengan menggunakan SIPP

3. Perpanjangan Penahanan sudah dilaksanakan dengan menggunakan SIPP

4.

76

HAKIM

   
77

HAKIM

   
78

HAKIM

   
79

PANMUD HUKUM

   
80

PANMUD HUKUM

   
81

PANMUD HUKUM

   
82

PANMUD HUKUM

   
83

PANMUD HUKUM

   
84

PANMUD HUKUM

   
85

PANMUD HUKUM

   
86

PANMUD HUKUM

   
87

PANMUD HUKUM

   
88

PANMUD HUKUM

   
89

PANMUD HUKUM

   
90

PANMUD HUKUM

   
91

PANMUD HUKUM

   
92

PANMUD HUKUM

   
93

PANMUD HUKUM

   
94

PANMUD HUKUM

   
95

PANMUD HUKUM

   
96

PANMUD PERDATA

   
97

PANMUD PERDATA

   
98

PANMUD PERDATA

   
99

PANMUD PERDATA

   
100

PANMUD PERDATA

   
101

PANMUD PERDATA

   
102

PANMUD PERDATA

   
103

PANMUD PERDATA

   
104

PANMUD PERDATA

   
105

PANMUD PERDATA

   
106

PANMUD PERDATA

   
107

PANMUD PERDATA

   
108

PANMUD PERDATA

   
109

PANMUD PERDATA

   
110

PANMUD PERDATA

   
111

PANMUD PERDATA

   
112

PANMUD PERDATA

   
113

PANMUD PERDATA

   
114

PANMUD PERDATA

   
115

PANMUD PERDATA

   
116

PANMUD PERDATA

   
117

JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI

   
118

JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI

   
119

JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI

   
120

JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI

   
121

PANMUD PIDANA

   
122

PANMUD PIDANA

   
123

PANMUD PIDANA

   
124

PANMUD PIDANA

   
125

PANMUD PIDANA

   
126

PANMUD PIDANA

   
127

PANMUD PIDANA

   
128

PANMUD PIDANA

   
129

PANMUD PIDANA

   
130

PANMUD PIDANA

   
131

PANMUD PIDANA

   
132

PANMUD PIDANA

   
133

PANMUD PIDANA

   
134

PANMUD PIDANA

   
135

PANMUD PIDANA

   
136

PANMUD PIDANA

   
137

PANMUD PIDANA

   
138

PANMUD PIDANA

   
139

PANMUD PIDANA

   
140

PANMUD PIDANA

   
141

PANMUD PIDANA

   
142

PANITERA PENGGANTI

   
143

PANITERA PENGGANTI

   
144

PANITERA PENGGANTI

   
145

PANITERA PENGGANTI

   
146

PANITERA PENGGANTI

   
147

PANITERA PENGGANTI

   
148

PANITERA PENGGANTI

   
149

PANITERA PENGGANTI

   
150

PANITERA PENGGANTI

   
151

PANITERA PENGGANTI

   
152

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

   
153

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

   
154

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

   
155

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

   
156

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

   
157

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

   
158

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

   
159

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

   
160

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

   
161

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

   
162

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

   
163

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

   
164

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

   
165

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

   
166

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

   
167

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

   
168

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

   
169

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

   
170

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

   
171

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

   
172

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

   
173

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

   
174

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

   
175

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

   
176

UMUM DAN KEUANGAN

   
177

UMUM DAN KEUANGAN

   
178

UMUM DAN KEUANGAN

   
179

UMUM DAN KEUANGAN

   
180

UMUM DAN KEUANGAN

   
181

UMUM DAN KEUANGAN

   
182

UMUM DAN KEUANGAN

   
183

UMUM DAN KEUANGAN

   
184

UMUM DAN KEUANGAN

   
185

UMUM DAN KEUANGAN

   
186

UMUM DAN KEUANGAN

   
187

UMUM DAN KEUANGAN

   
188

UMUM DAN KEUANGAN

   
189

UMUM DAN KEUANGAN

   
190

UMUM DAN KEUANGAN

   
191

UMUM DAN KEUANGAN

   
192

UMUM DAN KEUANGAN

   
193

UMUM DAN KEUANGAN

   
194

UMUM DAN KEUANGAN

   
195

UMUM DAN KEUANGAN

   
196

UMUM DAN KEUANGAN

   
197

UMUM DAN KEUANGAN

   
198

UMUM DAN KEUANGAN

   
199

UMUM DAN KEUANGAN

   
200

UMUM DAN KEUANGAN

   
201

UMUM DAN KEUANGAN

   
202

UMUM DAN KEUANGAN

   
203

UMUM DAN KEUANGAN

   
204

UMUM DAN KEUANGAN

   
205

UMUM DAN KEUANGAN

   
206

UMUM DAN KEUANGAN

   
207

UMUM DAN KEUANGAN

   
208

UMUM DAN KEUANGAN

   
209

UMUM DAN KEUANGAN

   
210

UMUM DAN KEUANGAN

   
211

UMUM DAN KEUANGAN

   
212

UMUM DAN KEUANGAN

   
213

UMUM DAN KEUANGAN

   
214

UMUM DAN KEUANGAN

   
215

UMUM DAN KEUANGAN

   
216

UMUM DAN KEUANGAN

   
217

UMUM DAN KEUANGAN

   
218

UMUM DAN KEUANGAN

   
219

PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

   
220

PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

   
221

PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

   
222

PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

   
223

PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

   
224

PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

   
225

PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

   
226

PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

   
227

PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

   
228

PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

   
229

PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

   
230

PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

   
231

PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN